Tak Ada Menlu ASEAN yang Hadir dalam Pertemuan di Pattaya, Termasuk Menteri Luar Negeri Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 20 Juni 2023 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya. (Dok. kemlu.go.id)

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya. (Dok. kemlu.go.id)

HALLOUP.COM – Pemerintah Indonesia mengkritik pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.

Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.

Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe.

Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia.

Pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: PDI Perjuangan Tanggapi Relawan Jokowi yang Deklarasi Beri Dukungan untuk Prabowo Subianto di 2024

“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu,” kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya.

“Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Ngurah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN.

Yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.

“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa.”

“Tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan,” tutur Ngurah.

Baca Juga:

Terkait Kasus Dugaan TPPU, KPK Panggil Adik SYL dan Arjunsing Mandala Putra Jadi Saksi

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Prabowo Subianto Kembali Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia

Surya Paloh Disebut Wabendum Partai Nasdem Tahu Dana Kegiatan Partainya Berasal dari Anggaran Kementan

Dia menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan.

Guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar.

Termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.

“Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng,” tutur Ngurah.***

Berita Terkait

Lakukan Aksi Penembakan Terhadap Warga, Polisi Tangani Kasus Penembakan oleh Anggota DPRD Lampung
Kasus Emas Crazy Rich Surabaya Budi Said, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Pejabat PT Antam Tbk
Uang Triliunan Terdeteksi Mengalir ke 20 Negara Mayoritas di Asean, Sebanyak 3,2 Juta WNI Main Judi Online
Ajak Pemerintah Negara-negara Lain untuk Desak Israel Hentikan Serangan, Begini Penjelasan Prabowo
Prabowo Sebut Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain
Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza
Terkait Kasus Dugaan TPPU, KPK Panggil Adik SYL dan Arjunsing Mandala Putra Jadi Saksi
Prabowo Subianto Kembali Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 19:27 WIB

Lakukan Aksi Penembakan Terhadap Warga, Polisi Tangani Kasus Penembakan oleh Anggota DPRD Lampung

Minggu, 23 Juni 2024 - 11:35 WIB

Kasus Emas Crazy Rich Surabaya Budi Said, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Pejabat PT Antam Tbk

Sabtu, 15 Juni 2024 - 15:32 WIB

Ajak Pemerintah Negara-negara Lain untuk Desak Israel Hentikan Serangan, Begini Penjelasan Prabowo

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:47 WIB

Prabowo Sebut Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:09 WIB

Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza

Senin, 10 Juni 2024 - 15:39 WIB

Terkait Kasus Dugaan TPPU, KPK Panggil Adik SYL dan Arjunsing Mandala Putra Jadi Saksi

Minggu, 2 Juni 2024 - 09:16 WIB

Prabowo Subianto Kembali Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia

Rabu, 29 Mei 2024 - 16:06 WIB

Surya Paloh Disebut Wabendum Partai Nasdem Tahu Dana Kegiatan Partainya Berasal dari Anggaran Kementan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng. (Dok. Tni-au.mil.id)

Uncategorized

Lima Prioritas Sebagai Faktor Utama Kemajuan Mimika

Sabtu, 29 Jun 2024 - 09:07 WIB