HALLOPAPUA.COM — Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjawab tegas pertanyaan dari Cawapres nomor urut 1 Mahfud MD.
Hal itu terkait pajak dalam Debat kedua cawapres yang diselenggarakan di JCC, Jumat (22/12/2023).
Pada segmen itu, Mahfud MD bertanya perihal bagaimana strategi Gibran untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23%.
Baca Juga:
Menurut Mahfud, kebijakan ini tak efektif karena orang yang mengambil insentif pajak saja tak banyak.
Gibran kemudian menjelaskan beda menaikkan rasio pajak dan menaikkan penerimaan pajak.
“Itu beda, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak?”.
“Saya sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung oleh presiden”.
Baca Juga:
Yoel Akemi Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Pemimpin Baru Tambrauw Yeskel Yesnat dan Paulus Atambuani
Hallopapua.com Undang Wartawan dan Humas Berjiwa Wirausaha untuk Gabung Menjadi Koresponden
Presiden RI Prabowo Subianto kepada 961 Pimpinan Daerah: Saudara adalah Pelayan Rakyat!
“Sehingga memudahkan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” ujar Gibran.
Ia pun menganalogikan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran tidak ingin berkebun di situ-situ saja dengan melakukan ekstensifikasi.
“Kita akan memperluas kebun, kita tanami, kita buka dunia,” sebut Gibran. Saat ini, penduduk Indonesia yang memiliki NPWP baru 30% saja dari 275 juta penduduk Indonesia.
“Tapi pajak [yang] tak memberatkan. Pengusaha dengan omzet Rp 500 juta pajaknya 0%, utang KUR Rp 200 juta tidak ada agunan,” kata Gibran.
Baca Juga:
Daftar Lengkap Sebanyak 9 Calon Terpilih DPR Provinsi Papua Barat Jalur Otonomi Khusus
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Termasuk Papua Barat Daya, Presiden Fokuskan Pembangunan Infrastruktur 4 Provinsi Baru Papua
Lambertus Jitmau Ucapkan Selamat untuk Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya
“Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, kita ingin perluas kebun binatangnya, kita tanami binatangnya, kita gemukkan, artinya apa?”.
“Kita lakukan intensifikasi, saya tau, pasti pada negthink (negative thinking), yang dibawah omset 500 juta pajaknya nol”.
“Pengen modal 200jt KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak.”
Besarnya dominasi pajak dalam penerimaan negara memang tidak sebanding dengan rasio pajak.
Rasio pajak Indonesia masih rendah, tak seimbang dengan produk domestik bruto (PDB) yang trennya meningkat.
Rasio pajak terhadap PDB adalah perbandingan antara penerimaan pajak secara kolektif dan PDB pada periode yang sama.
Hitungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rasio pajak Indonesia di level 10,1%.
“Kita akan bentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung Presiden, sehingga akan memudahkan koordinasi”.
“Dengan Kementerian-Kementerian lain dan fokus pada penerimaan saja tidak pada pengeluaran,” jelas Gibran.
Di antara negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Berdasarkan hitungan OECD, Indonesia sejajar dengan Laos dengan rasio pajak 10,1%.
Di kawasan yang sama, rasio pajak tinggi adalah Kamboja sebesar 20,2%, Vietnam 15,8%, Thailand 15,5% dan Filipina 15 persen.***
