Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas

BAGAIMANA mungkin proyek senilai lebih dari Rp30 miliar hanya meninggalkan deretan tiang beton tanpa aktivitas pembangunan yang berarti di lapangan?

Pemandangan memprihatinkan itu tampak di lokasi pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong, Papua Barat Daya, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Proyek yang diberi nama paket “Pekerjaan Rekonstruksi Gedung Kantor dan Pagar KPP Pratama Sorong” ini seharusnya rampung pada Desember 2024, tetapi hingga Agustus 2025 belum menunjukkan kemajuan berarti.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di area kerja, hanya terlihat fondasi dan deretan tiang beton, sementara material berserakan tanpa tertata dan sebagian lahan bahkan sudah ditumbuhi rumput liar.

Kondisi terbengkalai tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib dana negara dan tanggung jawab pelaksanaan proyek yang melibatkan perusahaan kontraktor dan konsultan pengawas.

Nilai Kontrak Proyek Dan Pihak Pelaksana Pembangunan

Berdasarkan papan informasi proyek, nilai kontrak pembangunan kantor beserta pagar KPP Pratama Sorong mencapai Rp30.433.926.000 yang seluruhnya bersumber dari APBN 2024.

Pelaksana pekerjaan adalah konsorsium PT Pembangunan Bumi Cenderawasih dan PT Pembangunan Persada Irja (KSO), sementara konsultan pengawas ditangani PT Media Architects and Engineers.

Dalam papan informasi juga disebutkan, proyek ini didampingi oleh Kejaksaan Negeri Sorong sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai prosedur hukum.

Namun, realitas di lapangan tidak sejalan dengan jadwal yang tertera di papan proyek, sebab hingga melewati pertengahan tahun 2025 progres pembangunan nyaris tak beranjak dari tahap fondasi.

Hal ini menambah sorotan publik terhadap efektivitas pengawasan proyek infrastruktur yang didanai oleh anggaran negara dalam jumlah besar.

Konfirmasi Pihak KPP Pratama dan Proses Gugatan Hukum

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPP Pratama Sorong, Bob, saat dikonfirmasi menyatakan tidak mengetahui secara rinci permasalahan proyek yang kini mandek.

“PPK-nya waktu itu Pak Resa, tapi beliau sudah pindah,” ujar Bob ketika ditemui di kantor KPP Pratama Sorong.

Ia menambahkan bahwa saat ini persoalan proyek sedang berproses di Pengadilan Negeri Sorong, terkait gugatan yang diajukan penyedia jasa terhadap pihak terkait.

“Yang saya tahu, penyedia jasa sedang menggugat di pengadilan. Saya tidak bisa jelaskan lebih karena saya baru menjabat,” kata Bob.

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya ketidakjelasan koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat, yang berimbas pada mandeknya proyek vital pelayanan publik.

Area Proyek Terbengkalai Dan Kekecewaan Publik Meningkat

Dikutip Hallopapua.com, sejak awal, proyek pembangunan gedung KPP Pratama Sorong digadang-gadang sebagai sarana baru untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang perpajakan di wilayah Papua Barat Daya.

Namun kenyataannya, kondisi fisik proyek yang hanya menyisakan fondasi membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengawasi realisasi pembangunan yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah.

Material bangunan yang tidak tertata dan lahan yang ditumbuhi rumput liar menambah kesan proyek ini ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan tindak lanjut.

Kondisi itu memicu kekecewaan sekaligus keresahan, sebab masyarakat berharap kehadiran gedung baru KPP Pratama Sorong dapat memperlancar administrasi perpajakan di daerah.

Ketidakpastian penyelesaian pembangunan membuat kebutuhan pelayanan publik kembali tertunda dan menimbulkan kerugian secara sosial maupun ekonomi.

Pentingnya Transparansi Dan Kepastian Nasib Proyek Publik

Keterbatasan informasi dari pihak terkait serta proses hukum yang tengah berlangsung menambah kabut tebal mengenai kelanjutan proyek KPP Pratama Sorong.

Transparansi dari pemerintah, kontraktor, maupun lembaga pengawas sangat dibutuhkan untuk menjawab keraguan publik dan memastikan dana negara digunakan sebagaimana mestinya.

Proyek bernilai Rp30 miliar bukan hanya angka di atas kertas, melainkan wujud nyata komitmen negara dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayah timur Indonesia.

Masyarakat berharap agar proses hukum di pengadilan segera memberikan kejelasan, sehingga proyek ini tidak berakhir menjadi deretan tiang beton yang terbengkalai di tengah kota Sorong.

Ke depan, pelaksanaan proyek dengan anggaran besar perlu diawasi lebih ketat agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus kekecewaan masyarakat (Dullah)****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center