PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan dan isu hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Langkah ini disebut sebagai penugasan pertama dari Presiden kepada Wapres dalam sejarah penanganan Papua secara langsung.
Tak tanggung-tanggung, Gibran bahkan disebut akan berkantor langsung di Papua agar bisa bekerja dari lapangan dan menyentuh langsung denyut nadi persoalan rakyat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penugasan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujar Yusril dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024.
PDI-P: Jangan Cuma Bagi Skincare, Buktikan Bisa Kerja!
Penugasan Gibran ke Papua langsung disambut komentar pedas dari Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus, yang menyindir gaya komunikasi politik Gibran selama ini.
Baca Juga:
6 Tips Memilih Hotel di Surabaya untuk Pengalaman Menginap yang Sempurna
7 Tips Memaksimalkan Penggunaan PayChat App untuk Transaksi Digital yang Cepat dan Aman
Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas
“Daripada bagi-bagi skincare, ya mending ngurusin Papua. Dia akan dikenang dengan baik,” sindir Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Deddy, penempatan Gibran di Papua bisa jadi lebih bermanfaat ketimbang di Jakarta yang sudah penuh dengan politisi berpengalaman.
Ia berharap Gibran tidak hanya datang dan pergi, tapi benar-benar tinggal dan bekerja dari Papua untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks di sana.
“Kalau bisa sampai 2029 di sana. Jangan cuma selfie, jangan cuma gaya,” tambahnya.
Baca Juga:
Komunikasi Visual Perusahaan Bertransformasi Lewat Galeri Foto Pers
Pemuda Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan Visi Misi Kepala Daerah
Pengukuhan Paskibraka Sorong 2025: 30 Pelajar Siap Kibarkan Semangat Nasionalisme
Dari HAM, Kemiskinan, Sampai Infrastruktur: PR Gibran Menumpuk
Tugas Gibran bukan main-main. Komnas HAM Papua mencatat 22 potensi pelanggaran HAM sepanjang Januari hingga Juni 2025.
Kasus-kasus itu mencakup konflik agraria, lingkungan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, hingga pengabaian kelompok rentan.
Salah satu kasus mencolok adalah dampak proyek strategis nasional di Merauke dan tambang nikel di Raja Ampat yang memicu protes masyarakat.
Gibran juga harus menghadapi penolakan terhadap program makan bergizi gratis, kemiskinan ekstrem, dan infrastruktur yang tertinggal.
Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan bidang NKRI, bahkan menyarankan Gibran meniru gaya blusukan Jokowi yang menyusuri gunung dan masuk ke rumah-rumah warga.
“Gibran harus turun lapangan. Harus belajar seperti Pak Jokowi. Jangan cuma duduk di kantor,” tegas Lenis.
Baca Juga:
Prabowo Targetkan APBN Nol Defisit 2028 Lewat Efisiensi dan Inovasi Fiskal
Polri dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah, 100 Ton Beras Terjual Di Papua Barat Daya
Manfaat dan Risiko Press Release Berbayar dalam Strategi Komunikasi Korporat
Kantor Wapres di Papua: Simbol atau Solusi?
Rencana pembukaan kantor Wakil Presiden di Papua menjadi sorotan publik dan media.
Yusril menyebut, kantor itu akan menjadi pusat koordinasi langsung untuk pembangunan dan penanganan HAM.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa dalam UU Otonomi Khusus Papua, tugas Wapres hanya sebatas koordinasi kebijakan tingkat atas.
“Yang sehari-hari tetap dijalankan oleh badan eksekutif yang dibentuk,” ujar Tito.
Artinya, jika Gibran benar-benar ingin membawa perubahan, ia harus melampaui batas administratif dan benar-benar hadir di tengah rakyat.
Gibran: “Itu Tugas Semua Wapres”
Menanggapi penugasan ini, Gibran merespons santai dan menyebut bahwa kunjungan ke Papua adalah tugas semua wakil presiden.
“Siapa itu yang bilang? Wapres udah sering kok ke sana,” kata Gibran di Yogyakarta, Selasa (8/7/2025).
Namun publik menanti, apakah Gibran hanya akan jadi simbol atau benar-benar jadi solusi.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center