Dugaan Korupsi dan Kejahatan Lingkungan, Bupati Pelalawan Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 2 Agustus 2023 - 06:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Pelalawan, Zukri. (Dok. Infopublik.id)

Bupati Pelalawan, Zukri. (Dok. Infopublik.id)

HALLOIDN.COM – Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi) bersama Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI), melaporkan Bupati Pelalawan, Zukri ke Polda Riau dan Kejati Riau, untuk dua kasus berbeda.

Arimbi melaporkan Bupati Pelalawan  atas dugaan tindak pidana lingkungan pada kegiatan normalisasi sungai Kerumutan, Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, yang dilakukan Pemkab Pelalawan bersama konsorsium yang ditunjuk.

Sedangkan laporan ke Kejati Riau atas dugaan  penyalagunaan wewenang dalam pemungutan dana CSR dari tujuh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan, dengan nilai mencapai Rp 1.195.260.000.

Menurut Ketua Arimbi, Matheus Simamora, memang ada dua laporan terkait dugaan tindak pidana Bupati Pelalawan.

Yakni laporan Arimbi ke Ditreskrimsus Polda Riau terkait  kejahatan lingkungan serta laporan LIPPSI ke Kejati Riau terkait korupsi CSR dan penyalagunaan wewenang (Abuse of Power).

“Laporan Arimbi telah disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Riau dengan nomor 026/Yayasan-ARIMBI/LP/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dan Laporan LIPPSI Nomor 06/LP-LIPPSI/I/2023 ke Kejati Riau tanggal 10 Januari 2023,” kata Matheus Simamora, Selasa, 1 Agustus 2023.

Menurut Matheus Simamora, normalisasi sungai Kerumutan sepanjang 11,761 KM yang dilakukan ternyata tanpa izin lingkungan.

Sementara pembentukan konsorsium tujuh perusahaan, dan penunjukan pelaksana pekerjaan PT. Sungai Nago Melingko meminta dana dan mengumpulkan dana dari perusahaan menggunakan kop surat Pemkab Pelalawan dan dinilai penyalahgunaan wewenang.

“CSR perusahaan dalam bentuk uang yang diberikan ke Pemda seharusnya masuk ke rekening Kas Daerah. Jika berbentuk fisik barang, penyerahannya dalam bentuk hibah ke Pemda.”

“Ternyata dana tersebut tidak masuk ke rekening kas daerah, maka diduga Bupati Pelalawan melakukan manipulasi dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Matheus Simamora.

Matheus juga mengatakan, berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor : 660/DLH-TLPKL/2021/943 tanggal 28 September 2021 perihal permintaan bantuan dana pekerjaan pencucian sungai Kerumutan.

Bantuan diminta dalam bentuk tunai dan ditujukan kepada  PT. Pertamina Hulu Energi  (PT. PHE) Kampar dan 7 perusahaan lainnnya yang beroperasi di Kab Pelalawan, dengan jumlah total Rp 1.195.260.000.

Baca Juga:

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta Terkait Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan

Konfirmasi Soal Pemberian Barang dari Mantan Mentan SYL, KPK Periksa Penyanyi Nayunda Nabila 12 Jam

Rinciannya kata Matheus, dari:

1.  PT. Sari Lembah Subur 13% Rp 155.383.809
2. PT. Gandaerah Hendana 13% Rp 155.383.800

3. PT. Arara Abadi 13% Rp 155.383.800
4.  PT. PHE Kampar 13% Rp 155.383.800,

5. PT. Mekarsari Alam Lestari 20% Rp 293.052.00
6. PT. Mitra Tani Nusa Sejati 20% Rp 293.052.000

7.  PT. Karya Panen Terus 8% Rp 95.620.800.

Menurut Matheus, bantuan CSR tersebut tidak melalui mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dana CSR yang diterima kata Matheus, seharusnya masuk dalam naskah perjanjian hibah daerah supaya penggunaan dana tersebut menjadi objek audit BPK.

Jika mengacu pada Pasal 7 ayat 2 huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penyalahgunaan wewenang mengandung tiga unsur yang termasuk dalam ranah pidana.

“Adanya ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Bupati Pelalawan wajib penyelesaiannya melalui proses pidana,” ujar Matheus.

Informasinya, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima media ini, sampai saat ini Ditreskrimsus Polda Riau telah  memeriksa tujuh perusahaan dan konsorsiumnya.

Sementara Kejati Riau  menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPTUG) untuk dilakukan pengumpulan data dan melakukan Pengumpulan barang bukti dan keterangan.***

Berita Terkait

Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza
Terkait Kasus Dugaan TPPU, KPK Panggil Adik SYL dan Arjunsing Mandala Putra Jadi Saksi
Prabowo Subianto Kembali Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia
Surya Paloh Disebut Wabendum Partai Nasdem Tahu Dana Kegiatan Partainya Berasal dari Anggaran Kementan
BNSP dan LSP Teken Surat Perjanjian Swakelola PSKK di Surabaya: Dorong Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM
7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta Terkait Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan
Prabowo Sebut Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya, Tanggapi Soal Indonesia Proteksionisme
Bicara Soal Setiap Misi yang Dijalankan, Prabowo Subianto: Saya akan Berusaha Semaksimal Mungkin
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:09 WIB

Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza

Minggu, 2 Juni 2024 - 09:16 WIB

Prabowo Subianto Kembali Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia

Rabu, 29 Mei 2024 - 16:06 WIB

Surya Paloh Disebut Wabendum Partai Nasdem Tahu Dana Kegiatan Partainya Berasal dari Anggaran Kementan

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:58 WIB

BNSP dan LSP Teken Surat Perjanjian Swakelola PSKK di Surabaya: Dorong Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM

Selasa, 21 Mei 2024 - 07:31 WIB

7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta Terkait Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan

Kamis, 16 Mei 2024 - 09:35 WIB

Prabowo Sebut Semua Negara Lindungi Kepentingan Rakyatnya, Tanggapi Soal Indonesia Proteksionisme

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:07 WIB

Bicara Soal Setiap Misi yang Dijalankan, Prabowo Subianto: Saya akan Berusaha Semaksimal Mungkin

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB

Afriansyah Noor Dapat Apresiasi Tinggi dari UMKM Nahdliyin atas Kontribusinya

Berita Terbaru