Dari PAUD Hingga SMK Digratiskan, Program Pendidikan Sorong Selatan Diapresiasi Gubernur Papua Barat Daya

SORONG SELATAN – Di tengah sorotan atas ketimpangan akses pendidikan di kawasan timur Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) meluncurkan sebuah gebrakan: Program Sekolah Gratis dari jenjang PAUD hingga SMK.

Peluncuran program ini digelar di Lapangan Trinati, dan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu serta Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak.

Di hadapan ratusan pelajar dan orang tua, program ini disambut sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan di wilayah itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pendidikan Tak Lagi Mewah: Semua Bebas Biaya hingga Seragam dan Buku

Bupati Petronela Krenak menyatakan bahwa program ini menghapus seluruh beban biaya pendidikan, termasuk pendaftaran, sumbangan, SPP, seragam, buku, dan operasional sekolah.

Langkah ini diambil sebagai upaya konkret mengurangi angka buta aksara dan putus sekolah, yang selama ini tinggi terutama di daerah pedalaman dan pesisir.

“Tidak ada lagi alasan anak-anak tidak sekolah hanya karena tidak mampu membeli seragam atau membayar SPP,” kata Petronela dalam sambutannya.

14.605 Siswa Jadi Sasaran: Dari TK Hingga SMK Terlayani

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorsel menunjukkan bahwa program ini menyasar total 14.605 siswa di seluruh kabupaten.

Mereka tersebar di 25 TK/PAUD (607 siswa), 103 SD (7.666 siswa), 33 SMP (3.684 siswa), 12 SMA (1.684 siswa), dan 5 SMK (964 siswa).

Besarnya jumlah siswa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal distribusi logistik seperti seragam dan buku pelajaran.

Namun pemerintah setempat mengaku telah menyiapkan anggaran khusus dan mekanisme distribusi bertahap agar tidak menimbulkan ketimpangan layanan.

Gubernur Elisa Kambu: Pendidikan Bukan Sekadar Tugas Pemerintah

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam menjalankan program ini.

“Pendidikan adalah hak dasar, tapi keberhasilannya tergantung tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Kambu menyindir pola pikir sebagian masyarakat yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada negara tanpa partisipasi aktif dalam mendidik anak-anak di rumah.

Pemerintah provinsi berjanji mendukung penuh kabupaten/kota yang berkomitmen menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas.

Tanggapan Masyarakat: “Kami Tak Perlu Lagi Pilih Anak yang Bisa Sekolah”

Nurhayati, ibu tiga anak asal Distrik Teminabuan, mengaku selama ini harus memilih siapa yang bisa sekolah karena biaya yang terbatas.

“Sekarang semua anak saya bisa sekolah tanpa khawatir uang seragam atau buku,” katanya.

Sementara itu, Guru SMP Negeri di Sorsel, Yulianus Mofu, berharap program ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah.

“Kami butuh pelatihan guru dan tambahan ruang kelas. Jangan cuma gratis, tapi juga bermutu,” ujarnya.

Gratis Saja Tak Cukup, Butuh Transformasi Menyeluruh

Program Sekolah Gratis Sorong Selatan adalah langkah progresif dalam mewujudkan pendidikan untuk semua.

Namun pembebasan biaya hanyalah awal dari perjalanan panjang membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Diperlukan pelatihan rutin untuk guru, modernisasi kurikulum yang kontekstual, serta peningkatan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga donor atau CSR perusahaan lokal dapat membantu menyuplai kebutuhan sekolah dan beasiswa prestasi.

Dengan pengawasan publik yang kuat dan transparansi anggaran, program ini bisa menjadi model nasional untuk daerah-daerah dengan karakteristik serupa.***