Ancam Wilayah Adat Suku Moi, Ini Alasan Masyarakat Tolak Proyek Sawit PT Fajar Surya Persada di Papua Barat Daya

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 6 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat Adat Moi menolak proyek sawit PT Fajar Surya Persada di Papua Barat Daya, menyoroti dampak lingkungan dan pelanggaran hak adat. (Dok. Dullah).

Masyarakat Adat Moi menolak proyek sawit PT Fajar Surya Persada di Papua Barat Daya, menyoroti dampak lingkungan dan pelanggaran hak adat. (Dok. Dullah).

SORONG – Pads Kamis (05/06/2025), tujuh wilayah adat Suku Moi di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong menyatakan penolakan terhadap proyek industri pangan terpadu berbasis kelapa sawit oleh PT Fajar Surya Persada.

Proyek ini, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), direncanakan mencakup lahan hampir 100.000 hektar dengan investasi sebesar Rp24 triliun.

Masyarakat Adat Moi menilai proyek ini sebagai ancaman sistematis terhadap eksistensi mereka dan lingkungan sekitar.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek ini akan mempercepat kehancuran hutan adat, merampas ruang hidup, dan melanggengkan praktik oligopoli oleh korporasi besar.

Dalam pernyataan sikap resmi, mereka menuntut penghentian seluruh PSN yang mengancam hak masyarakat adat Papua,.

Serta penolakan terhadap PT Fajar Surya Persada dan rencana pembangunan industri pangan terpadu di wilayah adat Moi.

Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek Sawit

Papua memiliki hutan tropis seluas 34,13 juta hektare, rumah bagi lebih dari 271 suku bangsa dan ribuan spesies flora-fauna endemik.

Namun, kekayaan alam ini justru menjadi kutukan bagi masyarakat adat, yang terus hidup dalam kemiskinan.

Dan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia akibat perampasan tanah yang dilegalkan melalui berbagai kebijakan negara.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), perampasan wilayah adat di Papua pada tahun 2024 mencapai 2,8 juta hektare, disertai kekerasan dan intimidasi.

Undang-undang seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Ibu Kota Negara mempercepat laju eksploitasi dan pelemahan hak-hak masyarakat adat.

Di Kabupaten Sorong, empat perusahaan kelapa sawit telah beroperasi, tiga di antaranya bagian dari konglomerasi Ciliandry Anky Abadi (CAA) Group.

Kehadiran mereka menimbulkan pencemaran lingkungan, deforestasi, perampasan tanah tanpa persetujuan masyarakat, dan kekerasan oleh aparat keamanan.

Tuntutan dan Harapan Masyarakat Adat Moi

Masyarakat Adat Moi menuntut agar pelaksanaan Otonomi Khusus berpihak pada perlindungan hak asasi mereka.

Mereka juga mendesak pemerintah provinsi untuk tidak memberikan dukungan atau izin kepada perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat dan lingkungan.

Selain itu, mereka menuntut penetapan kebijakan perlindungan wilayah adat sebagai benteng terakhir hutan tropis Papua, serta penghormatan terhadap hukum adat dan budaya lokal.

Mereka juga meminta penghentian militerisasi di kawasan masyarakat adat.

“Negara tidak boleh terus-menerus menjadi alat kapitalisme dan imperialisme yang menindas masyarakat adat Papua,” tegas perwakilan masyarakat adat Moi.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang membunuh kami.”***

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Infoemiten.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center

Berita Terkait

Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas
Pemuda Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan Visi Misi Kepala Daerah
Pengukuhan Paskibraka Sorong 2025: 30 Pelajar Siap Kibarkan Semangat Nasionalisme
Polri dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah, 100 Ton Beras Terjual Di Papua Barat Daya
Dari PAUD Hingga SMK Digratiskan, Program Pendidikan Sorong Selatan Diapresiasi Gubernur Papua Barat Daya
Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai Papua Barat Daya Sesalkan Pengeroyokan Juru Parkir Indomart
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah lll Doberai Provinsi Papua Barat Daya Apresiasi Kenerja Bupati Sorong Selatan.
Yoel Akemi Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Pemimpin Baru Tambrauw Yeskel Yesnat dan Paulus Atambuani

Berita Terkait

Selasa, 26 Agustus 2025 - 14:54 WIB

Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas

Senin, 18 Agustus 2025 - 10:37 WIB

Pemuda Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan Visi Misi Kepala Daerah

Jumat, 15 Agustus 2025 - 07:29 WIB

Polri dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah, 100 Ton Beras Terjual Di Papua Barat Daya

Jumat, 6 Juni 2025 - 11:40 WIB

Ancam Wilayah Adat Suku Moi, Ini Alasan Masyarakat Tolak Proyek Sawit PT Fajar Surya Persada di Papua Barat Daya

Jumat, 23 Mei 2025 - 21:21 WIB

Dari PAUD Hingga SMK Digratiskan, Program Pendidikan Sorong Selatan Diapresiasi Gubernur Papua Barat Daya

Berita Terbaru

Kondisi proyek KPP Pratama Sorong senilai Rp30 miliar hanya meninggalkan tiang beton. (Dok. DUllah)

Papua Barat Daya

Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas

Selasa, 26 Agu 2025 - 14:54 WIB

Upacara HUT ke-80 RI di Sorong jadi momentum refleksi pembangunan Papua Barat Daya. (Dok. Dullah)

Papua Barat Daya

Pemuda Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan Visi Misi Kepala Daerah

Senin, 18 Agu 2025 - 10:37 WIB