HALLOPAPUA.COM – Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto bertekad untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.
Hal ini diungkapkannya saat menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Di acara ‘PAKU Integritas, Penguatan Antikorupsi’ untuk calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung.”
“Dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat.”
Baca artikel lainnya di sini : Tak Jujur Laporkan LHKPN, Calon Presiden Prabowo Subianto Dukung Berikan Sanksi untuk Pejabat
“Kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total,” kata Prabowo.
Baca Juga:
Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas
Komunikasi Visual Perusahaan Bertransformasi Lewat Galeri Foto Pers
Pemuda Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan Visi Misi Kepala Daerah
Ia melanjutkan bahwa pendekatan yang dilakukan KPK selama ini sudah benar.
Mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus terus ditingkatkan.
Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto: Kami akan Bekerja Sebenar-benar dan Sejujur-jujurnya untuk Rakyat Indonesia
Meskipun begitu, Prabowo mengaku juga akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme.
Baca Juga:
Pengukuhan Paskibraka Sorong 2025: 30 Pelajar Siap Kibarkan Semangat Nasionalisme
Prabowo Targetkan APBN Nol Defisit 2028 Lewat Efisiensi dan Inovasi Fiskal
Polri dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah, 100 Ton Beras Terjual Di Papua Barat Daya
“Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan.”
“Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan profesi hakim di negara-negara maju, terutama hakim tertinggi seperti hakim agung yang benar-benar dijamin kehidupannya di Amerika Serikat dan Inggris.
“Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali.”
“Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis,” kata Prabowo.
Karena hal ini, lanjut Prabowo di Indonesia pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya harus sesuai.
Baca Juga:
Manfaat dan Risiko Press Release Berbayar dalam Strategi Komunikasi Korporat
Gubernur Papua Barat Daya Lepas Karnaval Budaya Sambut HUT RI ke-80 dengan Semangat Kebersamaan
“Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar.”
“Dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan,” kata Prabowo.
“Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem.”
“Dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan,” tambah Prabowo.
“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang.”***