Termasuk Papua, 9 Provinsi Diminta Kemendagri untuk Berkolaborasi Wujudkan Pembangunan Inklusif

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 27 September 2023 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

9 Provinsi Diminta Kemendagri untuk Berkolaborasi Wujudkan Pembangunan Inklusif. (Dok. Istimewa)

9 Provinsi Diminta Kemendagri untuk Berkolaborasi Wujudkan Pembangunan Inklusif. (Dok. Istimewa)

HALLOPAPUA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah pada sembilan provinsi desentralisasi asimetris, yaitu:

1. DKI Jakarta,
2. DI Yogyakarta
3. Aceh

4. Papua
5. Papua Barat
6. Papua Pegunungan

7. Papua Tengah
8. Papua Selatan
9. Papua Barat Daya.

Untuk berkolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Suminto.

Valentinus Sudarjanto Suminto menyampaikan keterangan tertulisnya, saat pembukaan Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023 di Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/9/2023).

Menurut Valentinus, desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralisation) merupakan pendelagasian kewenangan khusus yang diberikan pada daerah tertentu dalam suatu negara.

Sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi asimetris memberi ruang gerak implementasi dan kreativitas bagi pemerintah provinsi di luar ketentuan umum atau khusus.

Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

“Melalui kolaborasi yang kuat, dapat mengatasi berbagai tantangan dan merancang masa depan yang lebih baik,” kata Valentinus.

Baca Juga:

Musisi dan Penyanyi Virgoun Ditangkap Polres Metro Jakarta Barat, Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Uang Triliunan Terdeteksi Mengalir ke 20 Negara Mayoritas di Asean, Sebanyak 3,2 Juta WNI Main Judi Online

Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara, Termasuk Investasi Industri Petrokimia

Valentinus menegaskan, kesembilan provinsi desentralisasi asimetris secara legal formal telah memperoleh rekognisi.

Atau pengakuan dari negara, dan diharapkan dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Itu alternatif menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga eksistensi daerah dalam kerangka memperkuat keutuhan NKRI,” tutur Valentinus.

Pendekatan asimetris, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan daerah desentralisasi dan merespon berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat.

Pembangunan tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi inflasi yang bervariasi dan beragama pada masing-masing daerah di seluruh Indonesia, sehingga perlu upaya pengendalian agar inflasi tetap stabil.

“Inflasi yang stabil dan rendah mendukung pembangunan berkelanjutan, kalau inflasi tinggi dan tidak terkendali menjadi hambatan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, desentralisasi asimetris bukanlah solusi tunggal dalam mengatasi lonjakan inflasi karena mencakupi level koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan efektif.

Hal itu bermaksud agar tingkat inflasi tetap terkendali untuk memastikan kebijakan yang diterapkan pada semua level pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

“Desentralisasi asimetris yang dimiliki disertai dana khusus daerah desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat merancang kebijakan sesuai kondisi lokal,” katanya.

Selain itu, Kemendagri mengajak sembilan provinsi desentralisasi bersama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi Bangsa Indonesia.

Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak negatif terhadap lingkungan, pertanian, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk mengatasi perubahan iklim, kata dia, seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus meningkatkan sinergi kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat setempat.

“Kita harus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan, mempromosikan energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tuturnya.***

Berita Terkait

Banjir Landa Distrik Sentani, Sentani Timur dan Distrik Unurumguay di Kabupaten Jayapura, Papua
Termasuk Provinsi Papua, BMKG Sebut 14 Daerah Berstatus Waspada Terkait Dampak Hujan di Indonesia
Potensi Hujan dengan Intensitas Ringan Diprakirakan Terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat
Waspadai Potensi Hujan dengan Intensitas Sedang hingga Lebat di Sejumlah Provinsi, Termasuk Papua
Jayapura Hujan dengan Intensitas Ringan, Ini Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia Hari Ini
Termasuk Papua, Potensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Terjadi di Beberapa Provinsi Indonesia
Kembali Terjadi, Upaya Pembakaran Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura
Kelompok Separatis Teroris Papua Tembak dan Bantai 7 Mayarakat Sipil Tak Berdosa di di Kali Ei Yakuhimo
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 09:01 WIB

Pihak Istana Jakarta Tanggapi Penembakan Terhadap Donald Trump, Pengamanan Presiden Jokowi Diperketat?

Senin, 8 Juli 2024 - 19:27 WIB

Lakukan Aksi Penembakan Terhadap Warga, Polisi Tangani Kasus Penembakan oleh Anggota DPRD Lampung

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:43 WIB

Uang Triliunan Terdeteksi Mengalir ke 20 Negara Mayoritas di Asean, Sebanyak 3,2 Juta WNI Main Judi Online

Sabtu, 15 Juni 2024 - 15:32 WIB

Ajak Pemerintah Negara-negara Lain untuk Desak Israel Hentikan Serangan, Begini Penjelasan Prabowo

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:47 WIB

Prabowo Sebut Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:09 WIB

Usai KTT, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi dan akan Tingkatkan Bantuan untuk Gaza

Senin, 10 Juni 2024 - 15:39 WIB

Terkait Kasus Dugaan TPPU, KPK Panggil Adik SYL dan Arjunsing Mandala Putra Jadi Saksi

Minggu, 2 Juni 2024 - 09:16 WIB

Prabowo Subianto Kembali Imbau Tiongkok dan AS Soal Kebijaksanaan sebagai Bangsa Besar Dunia

Berita Terbaru

Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng. (Dok. Tni-au.mil.id)

Uncategorized

Lima Prioritas Sebagai Faktor Utama Kemajuan Mimika

Sabtu, 29 Jun 2024 - 09:07 WIB