Nama Kabinetnya Jadi Koalisi Partai Politik Pendukung Prabowo, Jokowi: Kenapa Harus Izin? Semua Boleh

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 1 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Facbook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo. (Facbook.com/@Presiden Joko Widodo)

HALLOIDN.COM – Presiden Jokowi menanggapi pengunaan kabinet “Indonesia Maju” yang kini digunakan gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi yang semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju itu setelah berembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu:

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

2. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Baca artikel lainnya di sini: Prabowo Subianto dan Ketua Umum Koalisi Partai Politik Tetapkan Nama Koalisi: Indonesia Maju

3. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan itu menjelaskan nama itu terpilih karena dirinya sebagai calon presiden yang diusung oleh sejumlah partai.

Yaitu Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PBB, yang berkeinginan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Bagi Prabowo, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia melewati berbagai macam krisis, termasuk di antaranya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.

Menanggapi penggunaan nama Indonesia Maju, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa tidak ada hak paten.

Terkait nama baru koalisi yang diumumkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni Koalisi Indonesia Maju.

Seperti diketahui, “Indonesia Maju” merupakan nama kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk periode 2019–2024.

“Ya terserah yang memiliki koalisi. Terserah partai lah,” kata Presiden Jokowi di ICE, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 31 Agustus 202

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023.

Presiden Jokowi menilai itu merupakan hak masing-masing partai untuk mengusung nama koalisi.

Kepala Negara mengatakan Prabowo sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju pun tidak harus mengajukan izin untuk menggunakan nama kabinet sebagai nama koalisi yang baru.

“Kenapa harus izin? Semua boleh. Orang kamu mau gunakan tv mu, tv Indonesia Maju juga boleh. Ga ada patennya kok,” kata Jokowi.***

Berita Terkait

Gibran Dapat Tugas Berat! Papua Jadi Medan Tempur Politik Baru
Kontroversi Tak Berujung: RUU Penyiaran Terus Diperdebatkan, Waspadai Potensi Sensor Berita Online dan Media Digital
Inilah 5 Manfaat Publikasi Press Release bagi Anggota DPRD, Salah Satunya Tingkatkan Citra dan Kredibilitas
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih
Politisi PDIP Tanggapi Soal Wacana Pendirian Pangkalan Militer Pihak Asing di Wilayah Indonesia
Daftar Lengkap 100+ Calon Menteri, Wakil Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Prabowo Subianto
Tanggapan Jokowi Soal Sejumlah Menterinya Ditunjuk Kembali oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Gelaran Pilkada Serentak 2024, Polri Ungkap Sebanyak 8 Provinsi yang Masuk Kategori Rawan Konflik

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 09:10 WIB

Gibran Dapat Tugas Berat! Papua Jadi Medan Tempur Politik Baru

Jumat, 13 Juni 2025 - 07:23 WIB

Kontroversi Tak Berujung: RUU Penyiaran Terus Diperdebatkan, Waspadai Potensi Sensor Berita Online dan Media Digital

Sabtu, 26 April 2025 - 15:27 WIB

Inilah 5 Manfaat Publikasi Press Release bagi Anggota DPRD, Salah Satunya Tingkatkan Citra dan Kredibilitas

Sabtu, 19 April 2025 - 06:36 WIB

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Rabu, 16 April 2025 - 08:57 WIB

Politisi PDIP Tanggapi Soal Wacana Pendirian Pangkalan Militer Pihak Asing di Wilayah Indonesia

Berita Terbaru

Kondisi proyek KPP Pratama Sorong senilai Rp30 miliar hanya meninggalkan tiang beton. (Dok. DUllah)

Papua Barat Daya

Proyek Rp30 Miliar KPP Pratama Sorong Terhenti, Nasibnya Belum Jelas

Selasa, 26 Agu 2025 - 14:54 WIB

Upacara HUT ke-80 RI di Sorong jadi momentum refleksi pembangunan Papua Barat Daya. (Dok. Dullah)

Papua Barat Daya

Pemuda Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan Visi Misi Kepala Daerah

Senin, 18 Agu 2025 - 10:37 WIB